River Mapping

Menhut Janji Perjuangkan Hak Suku Dayak Ngaju

Janji Menhut dalam bentuk mendukung masyarakat mengambil alih perusahaan sawit yang ilegal.

Khalisah Khalid, dari Pusaka, yang mendampingi warga adat Dayak Ngaju, mengungkapkan bahwa menteri kehutanan sudah memberikan janji untuk mendukung masyarakat mengambil alih perusahaan sawit yang ilegal.

Khalisah menyampaikan itu, usai mendampingi warga masyarakat adat dari empat desa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang sudah menjalani beberapa pertemuan dengan menterik kehutanan, DPR RI, dan Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta, hari ini.

"Janji yang dilontarkan menteri kehutanan yang menemui perwakilan para masyarakat adat yang berasal dari Kalteng. Pertama, bagi perusahaan sawit yang ilegal, masyarakat didorong untuk mengambil alih perusahaan itu. Konon, masyarakat dilindungi dan dibela untuk tindakan itu, tetapi yang kita lihat justru malah banyak kriminalisasi terhadap warga," kata Khalisah.

Kedua, lanjut Khalisah, meminta kepada staf kehutanan untuk melihat peta wilayah yang kosong agar bisa diberikan kepada masyarakat.

Selain bertemu dengan menteri kehutanan, para masyarakat adat juga bertemu dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), minggu lalu, yang juga mempertanyakan kelanjutan nasib rehabilitasi kawasan eks PLG tersebut.

Sementara, di Badan Pertanahan Nasional, diungkapkan ada komitmen untuk bisa menyelesaikan konflik agraria yang terjadi.

"Kami mendorong penyelesaian yang tidak setengah-setengah sebenarnya. Jadi, harusnya mereka bisa duduk bareng dan menyelesaikan ini, bukan lalu tiap sektor bilang kalau tugas mereka hanya a atau b atau c saja," kata Khalisah.

Penulis: Fidelis E. Satriastanti/DAS

http://beta.beritasatu.com/nusantara/14716-menhut-janji-perjuangkan-hak-suku-dayak-ngaju.html