Moratorium hutan Indonesia
Batu loncatan untuk memperbaiki tata kelola hutan?
Center for International Forestry Research (CIFOR) Bogor, Indonesia
Authors: Murdiyarso, D.; Dewi, S.; Lawrence, D.; Seymour, F
Pada tanggal 20 Mei 2011, Pemerintah Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, sebagai bagian dari kerjasama Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia, berdasarkan Surat Pernyataan Kehendak yang ditandatangani oleh kedua pemerintah pada tanggal 26 Mei 2010. Inpres yang menetapkan moratorium selama dua tahun terhadap izin hak pengusahaan hutan baru tersebut, menimbulkan wacana publik yang luas dan akan mempengaruhi kebijakan publik yang terkait. Makalah ini menganalisis makna moratorium tersebut dalam kerangka penyempurnaan tata kelola hutan di Indonesia. Moratorium terhadap izin hak pengusahaan hutan baru di kawasan hutan merupakan langkah penting dalam memenuhi komitmen sukarela Indonesia untuk mengurangi emisi. Namun demikian, beberapa persoalan belum tuntas mengenai luas dan status lahan yang tercakup dalam moratorium, serta jumlah karbon yang tersimpan di hutan dan lahan gambut yang dimaksud. Moratorium semestinya dilihat sebagai alat, bukan tujuan, guna menetapkan keadaan yang memungkinkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menyempurnakan tata kelola hutan dan lahan gambut. Ketika mekanisme global seperti REDD+ sedang direncanakan, moratorium dapat membuka jalan bagi keberhasilan pembaruan kebijakan yang jauh melampaui masa berlakunya yang hanya dua tahun.
Topic:
policy, REDD, carbon, climatic change, moratorium
Geographic:
Indonesia
Pages:
15p.
Publisher:
Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia
Publication Year:
2011
Language:
Indonesian
Related publications
If you download this publication you may also be interested in these:
Emerging REDD+: a preliminary survey of demonstration and readiness activities
Avancemos con REDD: problemas, opciones y consecuencias
Indonesia’s forest moratorium: A stepping stone to better forest governance?
Center for International Forestry Research (CIFOR)
CIFOR advances human wellbeing, environmental conservation and equity by conducting research to inform policies and practices that affect forests in developing countries. CIFOR is one of 15 centres within the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR).
Moratorium hutan Indonesia Batu loncatan untuk memperbaiki tata kelola hutan?
Friday, November 18, 2011
Thomas Wanly
Posted in
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Postingan Popular
-
Jakarta, 18/10. Masyarakat Adat Dayak Sungai Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Bertemu dengan Menteri Kehutanan Bertempat di ruang rap...
-
Di milis dan banyak pertemuan, gencar dibicarakan soal melestarikan hutan. Yang pemerintah sibuk dengan peraturan, yang akademisi sibu...
-
Menhut Janji Perjuangkan Hak Suku Dayak Ngaju Janji Menhut dalam bentuk mendukung masyarakat mengambil alih perusahaan sawit yang ilegal....
-
Laporan Departemen Kehutanan per Oktober 2010 bahwa Deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut merupakan sumber utama emisi gas ...

No Response to "Moratorium hutan Indonesia Batu loncatan untuk memperbaiki tata kelola hutan?"
Post a Comment