River Mapping

Hutan Konservasi Harus Jadi Kriteria Daerah Penerima DAK | News | Jurnal Parlemen

Organised crime behind up to 90 percent of tropical deforestation - report - AlertNet

Solusi Alternatif Pengelolaan Hutan untuk Masyarakat Adat | Aliansi Masyarakat Nusantara

Press Release: Pemerintah Indonesia Menolak Rekomendasi Dewan HAM PBB Terkait Hak-Hak Masyarakat Adat | Aliansi Masyarakat Nusantara

majalah sedane: Buruh Kontrak di Perkebunan: Benhidris Nainggolan [1]   Sejarah Buruh K ontrak D i Perkebunan Relasi kerja kontrak dan penyaluran tenaga kerja di Indonesi...

PENA FITRIYA: Lagi, Sengketa lahan: #Jangan jadikan warga Katingan sebagai tumbal SENGKETA LAHAN; Ratusan warga geruduk DPRD Katingan Sepertinya kasus sengketa laha...

· Oleh : Basri H.D Dari kampung tempat tinggal saya, mata ini menyaksi tumbuhnya berbagai organisasi diluar pemerintahan , mengusung beragam isu, seperti isu korupsi, pemerintahan yang bersih, keterbukaan informasi publik, Hak Azasi Manusia, Agraria, Perempuan, Tambang, Kehutanan, adat hingga lingkungan hidup. Dihati kecil saya, banyaknya jumlah organisasi diberbagai isu, sepatutnya bisa berjalan bersama rakyat, membibing untuk merubah keadaan kearah yang lebih baik. Meski diakui, yang nampak oleh mata subjektif saya, organisasi-organisasi tersebut hingga kini masih dalam proses mencari strategi untuk membangun gerakan alternatif. Begitu juga dengan saya sendiri, masih dalam tahap mencari, diringi dengan praktek yang dilakukan sehari-hari. Sejauh ini, diantara organisasi itu belum ada kesepakatan, untuk melakukan kerje-kerja bersama diberbagai tingkatan, baik itu dari wilayah terkecil hingga nasional, bahkan internasional. Saya saksikan, selain belum eratnya hubungan ideologis, hubungan kerja dll dengan masyarakat, masih banyak organisasi yang berjalan sendiri, asyik dengan kerja-kerja donor. Ada donor, disitulah advokasi dan pengorganisasian dilakukan, donor terhenti ? kembali mencari wilayah atau isu lain yang lebih menarik pihak donor. Seperti sebuah buku yang pernah saya baca, yakni Demokrasi Sosial Indonesia yang juga diterbitkan oleh berbagai organisasi ditahun 2004, buku tersebut diantaranya membahas soal gerakan organisasi non pemerintah di Indonesia. Dalam buku itu disebutkan beberpa kelemahan organisasi dalam melakukan kerja pengorganisasiannya : Pertama, tanpa basis masa, melainkan bekerja berdasar isu. Sehingga tidak mendapat mandat yang kuat atas apa yang diperjuangkannya. Kedua , karena bekerja per isu, tak ada hubungan erat antara organisasi yang melakukan penyikapan kasus dengan organisasi pemberdayaan. Organisasi yang menangani kasus sering lupa dengan pemberdayaan, begitupun sebaliknya. Kemudian yang terjadi, tidak ada pendiidkan yang terarah dan berjenjang untuk membangkitkan kesadaran rakyat. Padahal menurut yang saya alami dikampung, pendidikan berjenjang yang difasilitasi oleh organisasi sangat memberi manfaat, dibanding pelatihan yang ditempel-tempel dalam setiap isu pesanan donor. Membangun gerakan alternatif, sejatinya menjadi wajib melakukan pendidikan alternatif. Karena kurikulum pendidikan yang ada dilembaga-lembaga negara, sama sekali jauh dari upaya membangkitkan kesadaran rakyat. Padahal sangat dibutuhkan suatu panduan untuk membangun budaya baru demi meningkatkan posisi tawar hingga timbul keberanian bersuara dan melakukan perlawanan. Kemudian didorong untuk mengambil garis yang sangat tegas antara posisi rakyat dengan penguasa. Jadi, dari kampung saya melihat, secara kuantitas, aktivitas pelatihan dari berbagai organisasi banyak dilakukan dengan judul yang beragam, merebaknya buku-buku, milis, namun ketika rakyat mulai melakukan penuntutan hak kepada pemerintah, sedikiti sekali aktivis dari organisasi yang memberikan dukungan dan dorongan, masing-masing larut dalam isu per sektor. Adanya organisasi yang bekerja dan tidak bekerja inilah seringkali menimbulkan perpecahan, mulai dari sekte, komunitas ngerumpi, dan sejenis kumpulan ekslusif lainnya. Dan lebih parah, organisasi menjadi alat kepentingan pribadi, menjelma menjadi lembaga yang didasari atas kepentingan keluarga, atau bentuk oligarki lainnya. Padahal tujuan dibentuknya organisasi, salah satunya untuk memperjuangkan kepentingan umum didasari atas kesamaan ideologi dan praktek, bukan sebaliknya. Dari kampung saya melihat, dan saya ingin menyadari kondisi diri sendiri, sebelum menyadarkan kondisi orang lain bahkan rakyat !. Mantangai- Penulis tinggal di Mantangai-Kapuas, bekerja sebagai petani karet dan peladang padi.

Apakah Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan sebuah provinsi merdeka ataukah masih merupakan sebuah koloni atau daerah jajahan di wilayah Republik Indonesia ? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan pertanyaan ini: Apa ciri-ciri daerah jajahan? Ciri-ciri daerah jajahan itu pertma-tama adalah ketergantungannya pada pihak lain di luar dirinya. Terutama ketergantungan politik dan ekonomi. Apakah Kalteng tergantung di bidang politik dan ekonomi? Sangat tergantung sekalipun dikatakan sekarang Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah, tapi pada kenyataannya Jakarta masih menentukan hal-hal kunci. Oleh karena itu otonomi yang diterapkan sekarang, tidak lain dari otonomi ular. Ular yang dipegang ekornya tapi dilepaskan kepalanya. Dengan ular itu membunuh dengan kepalanya bukan dengan ekornya. Yang disebut Gubernur, sebenarnya adalah jabatan dengan kekuasaan terbatas dan dikendalikan oleh Jakarta. Jabatan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat alias Jakarta. Tetapi tidak mempunyai kuasa besar. Karena itu bupati dan walikota berani membangkanginya.RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) sampai sekarang masih tertahan di Jakarta. Izin untuk Perusahaan Besar Swasta (PBS) masih ditentukan oleh Jakarta. Karena memburu rupiah maka terjadilah penyalahgunaan kekuasaan berbentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan akibat. Memelaratkan rakyat. Di bidang ekonomi, Kalimantan Tengah tidak lain dari penyedia bahan mentah saja, bukan produsen barang setengah jadi. Bahan mentah itu diangkut keluar. Batu bara misalnya diangkut ke Jawa-Bali untuk sebagai sumber enerji pembangkit tenaga listrik di sana , sementara listrik di Kalteng terus- byar-pet. Bagaimana industri dan perusahaan, pembangunan bisa lancar jika listrik tidak memadai? Pembangunan. Tanpa listrik adalah bualan belaka. Sumber daya alam Kalteng tidak menyehterakan penduduk yang hanya berjumlah 2,2 juta jiwa. Sebaliknya malah memelaratkan mereka secara jangka panjang dan sistematik. Tanah-tanah dijarah atau diperjual-belikan dengan harga sangat murah. Masyarakat Adat dikriminilisasikan. Ciri lain bahwa Kalteng daerah tergantung nampak dari kenyataan bahwa provinsi ini dijadikan pasar bagi produk dari luar. Daging, sayur, bawang, cabe, apalagi barang-barang elektronik semua tergantung dari luar. Oleh ketergantungan begini maka ombak Laut Jawa pun turut mempermainkan kehidupan penduduk.Ketika ombak Laut Jawa membesar, harga bahan-bahan pokok pun melangit. Padi yang ditanam di Kalteng dibawa keluar oleh pengijon dan dimasukkan kembali ke Kalteng dengan harga lebih mahal. Kemudian, Kalteng hanyalah menjadi sumber atau penyedia tenaga buruh murah dengan upah rata-rata Rp. 40 ribu sehari. Upah begini jika satu keluarga mempunyai dun k saja, maka pendapat demikian bisa dihitung apakah cukup atau tidak untuk menghidup satu keluarga terdiri 4 orang? Menurut angka Walhi Kalteng, dari 2,2 juta penduduk Kalteng, kurang lebih 1 juta hidup di PBS. Memang mereka mendapatkan pekerjaan, tidak menganggur, tetapi bekerja dengan gaji yang menemptkan mereka pada garis kemiskinan. Pendapatan demikian selanjutnya diikuti oleh macam-macam penyakit sosial, termsuk anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Apalagi sekolah gratis 9 tahun pada kenyataannya hanyalah slogan yang berbeda dengan kenyataan. Oleh pendapatan demikian pula selanjutnya berkembanglah budaya kemiskinan di kalangan kaum miskin. Budaya kemiskinan yang makin memarjinalkan kaum miskin, kaum paria provinsi (sebenarnya bisa dibaca juga sebagai Indonesia ). Marjinalisasi kaum paria ini kian menjadi-jadi oleh sangat lemahnya mereka di hadapan Negara. Mereka tidak terorganisasi. Masyarakat Adat yang sesungguhnya bisa berperan jadi pelindung dan organisasi bertarung, sudah dilemahkan dan sangat terkontiminasi, bahkan turut melakukan kolusi dengan PBS dalam menjarah tanah petani. Apakah keadaan Kalteng yang demikian bisa disebut bahwa Kalteng adalah daerah merdeka? Daerah yang bermartabat dan berharga? Tidak! Kalteng masih merupakan daerah terjajah di wilayah Republik Indonesia . Untuk merdeka perlu mengubah imbangan kekuatan melalui pengorgnisasian rakyat baik Dayak atau yang senasib dengan Dayak.Mayoritas mereka terdapat di kampung-kampung. Hanya dengan berorganisasi mereka mempunyai daya tawar yang bisa diperhitungkan. Dalam pengorganisasian ini proses penyadaran untuk menjadi aktor pemberdayaan diri mereka sendiri dilakukan bersamaan dengan memecahkan masalah perut. Hanya memecahkan masalah perut tanpa meningkatkan kesadaran, maka permberdayaan akan bersifat ekonomisme belaka tanpa perspektif maju. Sebaliknya hanya melakukan penyadaran dan advokasi tanpa memecahkan masalah perut akan membangun barisan para jenderal tanpa prajurit. Pemaduan keduanya ini saya namakan gerakan pembangkitan yang juga sering disebut gerakan sosial pemerdekaan. Yang terjadi sekarang di negeri ini, termasuk di Kalteng, adalah tidak adanya jenderal, dan para paria tercerai-berai tak tahu berbuat apa sehingga anarkhisme berkembang. Gerakan sosial akan melahirkan pemimpin dan budayanya sendiri yang baru. Otonomi khusus untuk Kalteng pun akan menjadi kokoh ketika gerakan sosial pemerdekaan ini berkembang. Jika dalam 3-4 tahun ke depan, gerakan sosial pemerdekan begini tidak muncul, Kalteng dikhawatirkan akan makin terjajah, dan terjual. Bahkan terpecah.*** Kusni Sulang, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

Laporan Departemen Kehutanan per Oktober 2010 bahwa Deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu pelopor dimasukkannya skema REDD+, yaitu mekanisme untuk memberikan kompensasi kepada negara berkembang yang melindungi hutannya. Sumber: Dephut, Oktober 2010 - Peta Penyebaran Proyek REDD + Proyek REDD+ merupakan skema baru dan masih banyak yang perlu dipelajari sebelum dilakukan penerapan berskala luas, misalnya cara pengukuran karbon, pendanaan dan bagaimana melibatkan masyarakat setempat. Mengingat hal ini, Indonesia bekerja sama dengan berbagai mitra dan negara lain untuk melakukan proyek percontohan, atau demonstration activities, untuk REDD+. Saat ini ada sekitar 44 proyek percontohan REDD+ di Indonesia, dalam daftar table yang di tampilkan oleh Dephut data terbaru Oktober 2010 tercantum di bawah ini. Daftar 21 unit proyek REDD+ di Indonesia No Nama Proyek Lokasi Luas (Ha) Lembaga Pengusul 1 MERANG REDD PILOT PROJECT (MRPP) Musi Banyuasin, South Sumatera 150,000 Inititated by the GTZ, Mo Forestry, Provincial Govt, MUBA District 2 Ulu Masen project Aceh 750,000 facilitated by Flora Fauna International (FFI) 3 Kampar project Riau 400,000 Leaf Carbon Ltd. and APRIL/RAPP 4 Kuala Kampar project Riau 700,000 WWF 5 Teso Nilo Riau 50,000 WWF 6 Harapan Rainforest Muara Jambi 101,000 Burung Indonesia, RSPB, Birdlife 7 Berbak Jambi 250,000 ERM, ZSL, Berbak National Park 8 Kapuas Hulu and Ketapang West Kalimantan 157,000 FFI, PT. Mcquirie Capital 9 Central Kalimantan Central Kalimantan 50,000 Infinite Earth 10 KFCP in Cetral Kalimantan Kapuas, Central Kalimantan 340,000 Government of Australia 11 Katingan in Central Kalimantan Central Kalimantan 50.000 Starling Resources 12 Mawas PCAP Kapuas Central Kalimantan 364,000 BOS, Govt of Netherland, Shell Canada 13 Sebangau National Park Central Kalimantan 50,000 WWF, BOS, Wetlands Intl, Care Intl 14 Malinau Malinau, East Kalimantan *) Global Eco Rescue, INHUTANI II, District Govt of Malinau 15 Berau Project East Kalimantan 971,245 TNC, ICRAF, Sekala, Mulawarman Universitiy, WInrock Intl, Univ of Queensland 16 Heart of Borneo Borneo 22 juta WWF 17 Poigar North Sumatera 34,989 Green Synergies 18 Mamuju Project West Sulawesi 30,000 Keep the Habitat, Inhutani I 19 Mimika and Memberamo Papua 265,000 New Forest Asset Mgt, PT. Emerald Planet 20 Jayapura Papua 217,634 WWF 21 Merauke-Mappi-Asmat Papua *) WWF TOTAL 26,969,877 Sumber: Blog Karbon, diakses tanggal 31 Juli 2011 – dari Laporan Dephut Oktober 2010 Keterangan: *) data belum tersedia