Selamat Datang Di Blog ini Semoga Bermanfaat... Terima Kasih Kunjungannya

Kamu Suka ini?

Mayoritas Lahan Sawit Di Kalteng Bermasalah

Sekitar 967 ribu hektar lahan sawit di Kalteng dianggap bermasalah karena tidak mengantongi IPKH dari Menhut.Kalangan LSM di luar negeri dituding melakukan black campaign.

Belum jelasnya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) mengakibatkan lebih dari 90 persen perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit di Kalteng dianggap bermasalah terkait izin pemanfaatan kawasan hutan (IPKH) oleh Menteri Kehutanan.

“Dari sekitar 1,2 juta hektar total luas kebun sawit di Kalteng, 967 ribu hektar dianggap bermasalah karena tidak ada IPKH dari Menhut,” kata Joefli J Bahroeny, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Gapki II Kalteng di Hotel Aquarius, Palangka Raya, Selasa (3/5).

Jika pemerintah tetap kukuh dengan ketentuan bahwa perkebunan yang dinyatakan masuk kawasan hutan akan dikembalikan ke fungsi semula, maka dengan jumlah tenaga kerja per hektar 0,3 dikalikan 967 ribu hektar, tidak kurang dari 290.100 orang pekerja akan menganggur.

Terlebih, dari luasan yang dianggap bermasalah tersebut, sudah banyak yang ditanam, bahkan panen. “Apa sawit yang sudah ada tersebut mau dicabut semuanya,” kata Joefli.

Terkait penerapan plasma kepada masyarakat minimal 20 persen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, anggota Gapki siap mematuhinya, namun ia memaklumi jika masih ada yang belum melaksanakan hal tersebut.

Menurut Joefli, pengusaha sawit yang tergabung dalam Gapki ada dua tipe. Pertama, perusahaan yang benar-benar sudah berpengalaman dan besar di bidang sawit. Kedua, perusahaan yang baru saja terjun di dunia perkebunan sawit.

Perusahaan jenis kedua inilah yang belum bisa melaksanakan sistem plasma, sebab masih dianggap lemah dari segala hal, termasuk minimnya tenaga ahli. Namun, pihak perusahaan setuju dengan ketentuan 20 persen tersebut, sebab dengan demikian diharapkan akan mengurangi dampak gangguan dari masyarakat.

Koordinator Save Or Borneo Nordin mengatakan, terkait masalah hukum, setidaknya hampir 90 persen perusahaan perkebunan sawit di Kalteng belum mengantongi IPKH dari Menhut. Nordin meminta Joefli menertibkan anggotanya yang bermasalah dengan hukum, lingkungan, sosial, dan tidak bersikap antikritik kalau memang kerja baik.

Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan pembukaan Muscab, Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran secara tegas meminta komitmen perusahaan, terutama tergabung di Gapki agar melaksanakan Permentan yang mewajibkan plasma 20 persen dari luas lahan yang diberikan dalam izin.

Diran juga mengkritik PBS yang tidak mengindahkan kondisi jalan dan mematuhi kapasitas maksimal delapan ton. Terlebih saat ini banyak konidi jalan yang rusak karena dilalui truk pengangkut tandan buah sawit.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Gapki Kalteng Dwi Darmawan mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan Pemda untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang dilalui. “Hingga saat ini kita masih menunggu koordinasi yang Pemerintah Daerah. Prinsipnya kita siap berkoordinasi dan bekerja sama,” katanya.



Black Campaign

Joefli menilai keberadaan kelapa sawit Indonesia akan sulit berkembang jika tidak dilakukan pembenahan internal, terlebih dengan adanya black campaign (kampanye hitam) kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di luar negeri.

“Saya katakan, black campaign itu selalu ada, forever (selamanya). Sepanjang dunia ini ada, dia akan selalu ada. LSM memang bikin berita jelek karena itulah jualan mereka,” kata Joefli saat menggelar jumpa pers di sela-sela Muscab, kemarin.

Menurut Joefli, ada beberapa hal yang disampaikan ke publik, terutama publik di luar negeri, sawit Indonesia tidak ramah lingkungan, merusak hutan, dan lain sebagainya. Padahal, semua yang disampaikan tersebut menyangkut persaingan bisnis. Sawit Indonesia lebih murah dari sisi modal, namun harga jualnya cukup tinggi. Berbeda dengan yang dialami pengusaha serupa di Eropa.

Joefli mempertanyakan kenapa hanya masalah lingkungan yang dipersoalkan, bukan ekspor sawit Indonesia yang tertinggi kedua ke Eropa. Padahal masyarakat Eropa sangat mengetahui hal tersebut. Saat ini ekspor sawit Indonesia ke Eropa mencapai 2,3 juta ton. “Gapki akan terus berkomitmen terkait dengan persoalan lingkungan dengan mengupayakan sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” katanya.

Menanggapi pernyataan Joefli, Nordin dan Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Arie Rompas--lembaga lingkungan hidup di Kalteng—menilai sampai saat ini tidak dapat ditunjukkan perusahaan sawit mana yang dikatakan ramah lingkungan dan tidak merampas tanah rakyat.

“Ada asap ada api, kalau sawit kerja bagus, pasti juga akan bagus. Sayangnya sampai saat ini tidak dapat ditunjukkan mana sawit yang ramah lingkungan, familiar dengan komunitas lokal, dan taat sepenuhnya pada segala aturan hukum,” kata Nordin.

Mengenai tudingan persaingan bisnis dan LSM didanai luar negeri, menurut Nordin, justru karena sawit dibangun secara masif dan menjarah hutan dan tanah-tanah rakyat, serta upah murah dan penuh KKN maka pihak NGO (LSM) keberatan.

“Bahwa ada sokongan dari kawan-kawan luar, itu karena solidaritas dan masalah lingkungan. Masalah global yang dampaknya tidak terhalang oleh administrasi negara,” tegas Nordin yang juga anggota Dewan Nasional Walhi ini.

Sementara itu, Arie Rompas mengatakan, seharusnya pengusaha introspeksi diri dan mengubah pola investasi mereka agar tidak merusak lingkungan dan merampas tanah rakyat. Bukan malah sibuk berdalih dan menghindar dari apa yang disampaikan LSM. Fakta di lapangan bisa terbantahkan, semua investasi yang saat ini dipraktikkan menimbulkan persoalan lingkungan, melanggar hukum, dan merampas tanah rakyat.

Saat ini, yang berteriak bukan hanya LSM, tapi juga rakyat sebagai korban. Bahkan pemerintah dan legislatif pun ikut bersuara. “Jadi investasi yang destruktif dan masif ini sudah menjadi musuh bersama. Tidak ada pilihan selain mengubah pola investasi yang lebih berkelanjutan dan menghargai, serta mengakui hak-hak rakyat,” kata Arie. str

No Response to "Mayoritas Lahan Sawit Di Kalteng Bermasalah"

Berita Lain Kalimantan Tengah

Loading...

Postingan Popular

KOMPAS News Regional

Berita Lingkungan Nasional

Lowongan Kerja di Kalimantan Tengah